Menindaklanjuti pernyataan saudara Dicky Mardiana salah satu Direktut PT.Krakatau Posco yang dengan sangat jelas menyatakan bahwa "Ada Jatah Preman (JAPREM) untuk bos KS 20 USD Per/MT dari 500.000 MT Per/Tahun atas penjualan lokal baja Krakatau Posco oleh pihak KRAS" kembali menjadi persoalan yang disikapi oleh Akademisi Kota Cilegon Ahmad Munji.
Ahmad Munji menyatakan bahwa dirinya dan para saksi telah memberikan keterangan dan klarifikasi kepada pihak kepolisian (Polres Cilegon) atas pernyataan saudara Dicky Mardiana yang jelas mengatakan bahwa "Ada Jatah Preman (JAPREM) untuk bos KS 20 USD Per/MT dari 500.000 MT Per/Tahun atas penjualan lokal baja Krakatau Posco oleh pihak KRAS".
Setelah keterangan dan klarifikasi yang kami sampaikan kepada pihak kekepolisian, kami akan bersurat kepada Meneg BUMN Erick Thohir untuk meminta agar dapat segara memanggil pihak Direktur Utama KRAS saudara Akbar Johan dan Direktur Krakatau Posco saudara Dicky Mardiana agar persoalan pernyataan tentang adanya Jatah Preman (JAPREM) Bos KS itu dapat jelas, transparan dan terang benderang siapa Bos KS yang di maksud saudara Dicky Mardiana.
Hal ini sangat penting mengingat perlunya kepercayaan publik dan pemerintah kepada KRAS, apalagi saat pemerintah melalui program kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menggulirkan modal dana segar kepada BUMN yang diduga sakit kronis dan perlu penyembuhan.
Kami setuju dengan pernyataan Presiden Indonesia Bapak H.Prabowo Subianto yang ingin agar pengelolaan (Danantara) itu sehat, baik dan tidak salah kelola atau jangan sampai di salah gunakan oleh oknum Direksi, karena pemerintah ingin peningkatan pendapatan yang signifikan bagi perekonomian bangsa dan negara sehingga Direksi BUMN di tekankan tidak menyimpang, dan agar merubah budaya - budaya buruk, apalagi menyangkut persoalan - persoalan perilaku yang dapat merugikan perusahan seperti Korupsi dan sebagainya.
Oleh sebab itu karena pernyataan saudara Dicky Mardiana yang jelas menyatakan bahwa "Ada Jatah Preman (JAPREM) untuk Bos KS 20 USD Per/MT dari 500.000 MT Per/Tahun atas penjualan lokal baja Krakatau Posco oleh pihak KRAS", dan mengingat perlu ada kejelasan dan transparansi pihak KRAS, maka kami minta Meneg BUMN Erick Thohir perlu segera memanggil Direktur Utama KRAS saudara Akbar Johan dan Direktur Krakatau Posco saudara Dicky Mardiana untuk memastikan perihal pernyataan tentang Jatah preman (Japrem) tersebut.
Kita semua tau , tentang kondisi KRAS yang telah sekian lama dirundung persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang begitu jumbo dan jangan sampai kemudian misalkan karena persoalan Jatah Preman (Japrem) malah menambah pelengkap sederet persoalan-persoalan yang selama ini selalu terjadi di tubuh KRAS sebagai BUMN.
Dengan demikian saatnya Meneg BUMN Erick Thohir jangan pernah ragu untuk bersih-bersih jika masih ada kuman dan penyakit di tubuh BUMN seperti KRAS, dan tentu Meneg BUMN Erick Thohir dapat memahami karakteristik dan budaya lama manajemen KRAS yang resisten terhadap akibat miss manajemen karena dugaan praktek praktek menyimpang yang tentu saja berpotensi merugikan perusahaan Negara.
Salah satu motif dan indikasi penyimpangan itu biasanya dari kekuasaan (kepemimpinan) baik itu dalam perusahan atau organisasi lainnya "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut). Karena kekuasaannya misalkan Direksi mulai atur - atur posisi jabatan, menempatkan orang-orang di tubuh anak - anak dan cucu perusahaan misalkan bukan karena faktor kemampuan kompetensi, kualifikasi keahlian atau loyalitas menguntungkan perusahan, melainkan misalkan hanya karena pendekatan dan latar belakang like in this like, kubu-kubuan atau penempatan yang bisa jadi bertujuan untuk motif mengamankan kebijakan pimpinan bukan bagi kepentingan KRAS, akan tetapi misalnya hanya untuk kepentingan mengamankan bisnis personal to personal oknum top manajemen KRAS. Apalagi diduga adanya mantan - mantan Direksi Kras bermain di vendor - vendor Krakatau Posco.
Kami sebagai bagian dari masyarakat akan terus membantu Meneg BUMN untuk turut mengawasi KRAS dan akan selalu memberikan informasi agar pengelolaan KRAS tidak mengalami kecelakaan seperti yang sudah - sudah, karena kami juga sangat mendukung rencana serta keinginan Presiden Prabowo dan pemerintah yang ingin agar perusahan BUMN yang ikut dalam mengelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) benar - benar baik. Tidak boleh menyimpang efesien, dan tentunya tidak boleh ada jatah - jatah preman (Japrem) dalam pengelolaan BUMN. Selanjutnya terkait hal ini kami akan mengirimkan surat kepada pihak - pihak terkait termasuk kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan para penegakan hukum, terkait pernyataan Jatah Preman (Japrem) yang di sampaikan dengan jelas oleh saudara Dicky Mardiana.
(Red)
.png "Satu Abad Harlah Al- Khairiyah Perjuangan Dan Launching Buku Dan Sistem Digitalisasi Manajemen Pendidikan")
